Land Law & Real EstateDapatkah tanah Girik diperjualbelikan?
Seringkali ditemukan penawaran dari penjual menawarkan tanah yang masih berstatus Girik, hal itu menimbulkan minat dan respon pasar dari pelaku di industri real estate. Mengingat calon pembeli berkesempatan meraih margin yang cukup menggiurkan, harga perolehan tanah girik bisa lebih rendah 35% s/d 40% dari harga pasaran tanah bersertifikat.
Land Law & Real EstateUlasan Lengkap Tahapan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan
Pada akhir tahun 2020 Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (“Menteri”) telah menerbitkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan (“Permen ATR/BPN 21/2020”).
Banking & Financial LawTanggung Jawab Bank atas Pembobolan Rekening Nasabah
Seringkali, kita mendapati berita mengenai pembobolan dana milik nasabah yang di simpan di bank. Tak hanya dalam nominal kecil saja, baru-baru ini bahkan terdapat kasus pembobolan yang melibatkan rekening dari banyak nasabah dengan jumlah yang sangat besar.
Maritime & Shipping LawThe Boundary Line of The Seas of The Republic of Indonesia and The Republic of Singapore
As countries that have territorial sea borders, the Republic of Indonesia and the Republic of Singapore have a Territorial Sea Boundary Lines Agreement signed in Jakarta on May 25, 1973, which then ratified into Law Number 7 of 1973 dated December 8, 1973, and an agreement on the Determination of The Sea Boundary Line of the two countries in the Singapore Strait Western Part signed in Jakarta on March 10, 2009, was later ratified into Law No. 4 of 2010 dated June 22, 2010
Land Law & Real EstatePendaftaran Tanah berdasarkan Peraturan Pemerintah
Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan Oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.
Land Law & Real EstateDapatkah memisahkan Tanah yang sedang dibebani Hak Tanggungan?
Mengenai pemisahan tanah, Pasal 49 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (“PP 24/1997”) telah mengatur bahwa atas permintaan pemegang hak yang bersangkutan, dari satu bidang tanah yang sudah didaftar dapat dipisahkan sebagian atau beberapa bagian, yang selanjutnya merupakan satuan bidang baru dengan status hukum yang sama dengan bidang tanah semula.